The Basic Principles Of reformasi intelijen

The Basic Principles Of reformasi intelijen

Blog Article

Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

yakni operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan details-info informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan situation, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

This court is the higher different in settling work associated disputes. The opposite options are employment conciliation, arbitration and mediation. This court docket also acts as being the registrant with the settlement reached using the other suggests (to provide executory electric power).

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Hubungi kami melalui [electronic mail safeguarded] ======================= Jurnal Intelijen is private mass media which is publshed deeply news angle and a lot of of reports are going to be completed with state of affairs, foresight, prediction, and suggestion that's prompt by Editor to quite a few stake holders really should do. Making use of 'intelligent" is necessarily mean intelligent and proper will information our journalist compose news will probably be carried out address both sides and correctly like chosing information maker. Other than that, this mass media does not connect with Intelligence company in Indonesia and abroad. We have been inviting audience, stakeholders klik disini and an investor from Indonesia and overseas to make cooperation with us such as in indepht reporting, information cooperation and others. When you drive, do not be reluctant to contact us at our an e mail address: [e mail safeguarded] verba volant, scripta manent Salam

Japanese Period Propelled by acquisitive motive for war supplies the Japanese entered Indonesia relatively effortless due to their capacity to fit in With all the political craze of the time. Introducing them selves as “the leader, protector, light-weight of Asia” and “more mature brother”, the Japanese’s legitimate legacy was the development of chances for indigenous Indonesians to be involved in politics, administration, along with the navy.

Some jurist classified this being a long lasting priority underneath the doctrine of faste jurisprudence, which serves a fairly binding electrical power. Other jurists On the flip side, nevertheless take care of these kinds of priority like any other precedence, i.e., as not possessing any binding electricity. They merely Have got a persuasive pressure of precedence. Jurisprudences from the Supreme Court docket as well as the Constitutional Court are revealed on the web. Jurisprudences of your Supreme Court which were extensively accepted as long-lasting jurisprudences are offered online as well.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inner, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

Members of the Cabinet (except for the vp) serves at the president's enjoyment, who will dismiss them at will for no trigger.

Selama ini kritik dari elemen masyarakat sipil terhadap institusi keamanan seperti BIN terus bermunculan akibat ketidakpastian pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru misalnya berbagai kasus penghilangan aktivis.

There are currently fifteen Kodams founded across Indonesia, with all but two commands numbered.

Reformasi dalam rekrutmen dan kultur kerja intelijen menjadi bagian penting dalam upaya menjaga profesionalisme dan efektivitas lembaga intelijen dalam menjalankan tugasnya.